LiteX.co.id, Luwu Utara – Komandan Distrik Militer (Dandim) 1403/Palopo, Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro, turun langsung menghadiri rapat koordinasi terkait penanganan musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
Pertemuan strategis untuk merumuskan langkah penanggulangan bencana tersebut dilaksanakan pada hari Senin (01/06/2026).
Rapat evaluasi lintas sektoral ini menjadi forum yang sangat penting guna memastikan seluruh langkah penanganan bencana dapat berjalan secara optimal dan terkoordinasi dengan baik.
Seluruh upaya yang disepakati berorientasi penuh pada keselamatan serta pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak musibah.
Kegiatan yang dilangsungkan di Kantor Bupati Luwu Utara ini turut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait.
Hadir dalam forum tersebut Kepala Deputi Logistik dan Peralatan (LDP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Andi Eviana, Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, jajaran Polres Luwu Utara, Danyon Brimob D Polda Sulawesi Selatan, perwakilan BMKG, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta beberapa kepala desa yang wilayahnya terendam banjir.
Dalam kesempatan tersebut, Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro dengan tegas menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas paling utama.
Hal ini berlaku mutlak dalam seluruh tahapan penanganan bencana, baik saat masa tanggap darurat maupun ketika memasuki fase transisi menuju pemulihan.
“Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bersama TNI-Polri serta sejumlah instansi terkait berupaya maksimal dalam penanganan bencana banjir ini, di mana keselamatan masyarakat adalah prioritas utama kita. Seluruh perangkat daerah dan unsur terkait harus tetap siaga serta memastikan pelayanan dasar, logistik, kesehatan, dan kebutuhan para pengungsi terpenuhi dengan baik,” ungkap Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro.
Lebih lanjut, ia menekankan betapa pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor guna menjamin kecepatan serta ketepatan respons di lapangan.
Penanganan bencana dinilai tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan sangat membutuhkan kerja kolektif yang terintegrasi secara padu antara pemerintah daerah, TNI-Polri, instansi vertikal, maupun elemen masyarakat luas.
“Saya berharap agar seluruh jajaran dapat bekerja secara terpadu dan responsif dalam penanganan banjir. Kami dari jajaran TNI-Polri selalu siap untuk membantu masyarakat terdampak bencana, sehingga apa yang dibutuhkan warga kita di lokasi bisa langsung diatasi secepatnya,” jelasnya.
Selain membahas langkah distribusi bantuan, rapat koordinasi ini juga menjadi wadah penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala nyata di lapangan.
Beberapa poin yang dibahas secara mendalam meliputi hambatan aksesibilitas menuju wilayah terisolasi, pemenuhan kebutuhan tambahan logistik, serta upaya percepatan normalisasi infrastruktur pascabanjir.
