LiteX.co.id, Luwu – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Luwu, Wahyu Napeng, bersama anggota Komisi II lainnya geram atas ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu, M. Rudi, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Luwu, Selasa (11/8/2026), di Ruang Musyawarah DPRD Luwu.
RDP tersebut dinilai penting karena membahas persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, khususnya para petani yang terdampak musim El Nino. Kondisi cuaca berkepanjangan menyebabkan lahan pertanian mulai mengalami kekeringan, bahkan tanah di sejumlah area persawahan dilaporkan mulai retak.
Situasi itu membuat petani berada dalam kondisi mengkhawatirkan karena tanaman terancam gagal panen jika tidak segera mendapatkan penanganan dari pemerintah.
Wahyu Napeng menilai ketidakhadiran Sekda dalam agenda pembahasan tersebut menunjukkan kurangnya perhatian terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, persoalan petani tidak bisa dianggap sebagai masalah biasa karena menyangkut keberlangsungan produksi pangan sekaligus kehidupan ekonomi masyarakat.
“Ini masalah masyarakat, khususnya petani. Kondisi di lapangan sudah sangat memprihatinkan. Tanah mulai retak dan petani terancam gagal panen. Seharusnya pemerintah hadir dan memberikan solusi,” tegas Wahyu.
Ia menyesalkan rapat yang telah dijadwalkan untuk membahas persoalan tersebut justru tidak dihadiri Sekda selaku salah satu pejabat penting dalam jajaran pemerintah daerah.
Wahyu menegaskan, DPRD memiliki kewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus mendapat respons serius dari pihak eksekutif.
“Jangan sampai masyarakat sudah kesulitan, tetapi pemerintah justru tidak hadir ketika kami ingin mencari solusi bersama,” ujarnya.
Ia bahkan mengancam akan mengambil langkah tegas dengan memboikot pembahasan agenda-agenda lain bersama pihak eksekutif apabila persoalan yang dihadapi petani tidak segera mendapatkan penyelesaian.
Wahyu meminta Pemerintah Kabupaten Luwu segera turun tangan dan melakukan langkah konkret untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat musim El Nino.
Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan pemetaan terhadap wilayah pertanian yang terdampak, memastikan ketersediaan sumber air, serta menyiapkan langkah antisipasi agar petani tidak mengalami kerugian yang lebih besar.
“Kami bisa saja menghentikan atau memboikot pembahasan yang lain dengan eksekutif kalau persoalan petani ini tidak segera diselesaikan. Jangan sampai masalah masyarakat dibiarkan sementara agenda-agenda lain terus berjalan,” tegasnya.
Wahyu berharap pemerintah daerah tidak menunggu sampai kondisi semakin parah. Sebab, jika kekeringan terus berlangsung, dampaknya bukan hanya dirasakan petani, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Luwu.
Ia menekankan bahwa DPRD dan pemerintah daerah semestinya duduk bersama untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, bukan justru saling menunggu.
“Ini bukan soal kepentingan DPRD atau eksekutif. Ini kepentingan masyarakat. Petani membutuhkan kehadiran pemerintah sekarang, bukan nanti setelah gagal panen,” pungkasnya.
Sementara itu, staf Bagian Persidangan DPRD Luwu menyampaikan bahwa Sekda sedang berada di ruang Bupati Luwu mengikuti rapat lain yang juga dianggap penting sehingga tidak dapat menghadiri RDP tersebut.
