LiteX.co.id, Luwu – Rencana Pemerintah Kabupaten Luwu memisahkan Dinas Pertanian menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD) mendapat sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu. Legislator Fraksi PDI Perjuangan, Wahyu Napeng, meminta pihak eksekutif memastikan dukungan anggaran yang memadai untuk menjalankan dua dinas tersebut.
Pemisahan yang direncanakan pada 2027 itu yakni menjadi Dinas Perkebunan dan Hortikultura serta Dinas Pangan dan Ketahanan Pangan. Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2027, anggaran yang dirancang untuk sektor tersebut disebut sebesar Rp20 miliar.
Wahyu Napeng yang tergabung dalam Banggar legislatif mempertanyakan apakah alokasi Rp20 miliar tersebut cukup untuk membiayai operasional dan program kerja dua dinas yang nantinya berdiri secara terpisah.
“Kami sangat setuju dengan pemisahan tersebut, tapi pertanyaannya, cukupkah anggaran Rp20 miliar tersebut untuk dua dinas itu?” tegas Wahyu saat rapat pembahasan Rancangan KUA 2027 di Aula Musyawarah DPRD Luwu, Jumat (14/8/2026).
Menurut Wahyu, pemisahan organisasi perangkat daerah harus dibarengi dengan perencanaan anggaran yang proporsional. Jangan sampai pemisahan dua dinas hanya mengubah struktur kelembagaan, tetapi tidak diikuti dengan dukungan anggaran yang mampu menjalankan program secara optimal.
Sebagai Ketua Komisi II DPRD Luwu, Wahyu menilai sektor pertanian memiliki posisi strategis bagi perekonomian daerah. Pertanian disebut menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian sekaligus pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu.
Ia pun meminta pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan yang lebih nyata terhadap sektor pertanian melalui kebijakan anggaran.
“Pihak pemerintah sendiri mengakui salah satu penyumbang PAD tertinggi di Kabupaten Luwu adalah pertanian, tapi arah kebijakan belum berpihak kepada petani,” ujarnya.
Wahyu menilai besarnya potensi sektor pertanian di Luwu seharusnya berbanding lurus dengan dukungan pemerintah dalam bentuk program dan anggaran. Menurutnya, peningkatan anggaran menjadi penting jika pemerintah benar-benar ingin mendorong kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Minta Anggaran Dinaikkan
Dalam rapat pembahasan Rancangan KUA 2027, Wahyu secara khusus meminta pihak eksekutif memperjelas struktur dan peruntukan anggaran untuk dua dinas yang direncanakan terbentuk dari pemisahan Dinas Pertanian tersebut.
Ia meminta agar pemerintah tidak hanya menjelaskan rencana kelembagaan, tetapi juga memastikan kebutuhan anggaran masing-masing dinas dapat terpenuhi.
Pasalnya, setelah pemisahan dilakukan, masing-masing dinas akan memiliki struktur organisasi, program, kegiatan, kebutuhan operasional, serta target kerja yang harus dijalankan. Karena itu, menurut Wahyu, alokasi Rp20 miliar perlu dikaji secara matang agar tidak justru membatasi pelaksanaan program di sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, pangan, dan ketahanan pangan.
“Naikkan anggaran Dinas Pertanian kalau memang pemerintah katanya berpihak pada petani,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan KUA 2027 tidak hanya berorientasi pada penataan birokrasi, tetapi juga menghasilkan kebijakan anggaran yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya para petani.
Menurutnya, keberpihakan terhadap petani harus terlihat dalam kebijakan konkret, mulai dari dukungan produksi, peningkatan produktivitas, pengembangan komoditas unggulan, hingga penguatan ketahanan pangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Wahyu dalam rangkaian pembahasan Rancangan KUA 2027 antara Banggar DPRD Luwu dan pihak eksekutif.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Luwu, Andi Mammang, didampingi Summang dari Fraksi Demokrat, serta dihadiri Kepala Bappelitbangda Luwu, Moh. Arsyal Arsyad.
Pembahasan tersebut menjadi bagian penting sebelum rancangan anggaran daerah memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut menuju penyusunan APBD Kabupaten Luwu tahun anggaran 2027. (echa)
