LiteX.co.id, Nasional – Nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mencuri perhatian rakyat Indonesia setelah masuk dalam daftar nominasi tokoh dunia yang dianggap paling korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Respons beragam bermunculan terkait hal ini, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi berbasis di Amsterdam, Belanda.
Lembaga ini dikenal sebagai salah satu penggerak pemberantasan kejahatan dan korupsi global, dengan tujuan menciptakan dunia yang lebih transparan dan bebas dari ancaman korupsi.
Dalam daftar nominasi tahun 2024, selain Jokowi, terdapat nama-nama seperti Presiden Kenya, William Ruto, mantan Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautama Adani.
Namun, pemimpin terkorup tahun ini jatuh pada mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad, yang dinilai merusak kawasan Timur Tengah dengan kebijakan otoriter dan korup.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti informasi tersebut guna memastikan akurasi data.
“Langkah ini penting untuk membuktikan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu,” kata Djarot, seperti dikutip dari Liputan 6 dengan judul berita “Jokowi Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, PDIP Tantang KPK Tindak Tanpa Pandang Bulu“.
Sementara itu, Sekjen Projo, Handoko, menyebut tudingan OCCRP terhadap Jokowi sebagai penilaian yang keliru.
“Rakyat Indonesia lebih tahu. Pembangunan, penegakan hukum, dan budaya politik baru selama pemerintahan Jokowi adalah bukti nyata kontribusinya,” ujar Handoko.
Ia menambahkan, tingkat penerimaan masyarakat terhadap Jokowi hingga akhir masa jabatannya mencapai lebih dari 80 persen.
Handoko juga menyoroti banyaknya menteri, termasuk dari PDI Perjuangan, yang ditangkap karena korupsi selama Jokowi memimpin.
OCCRP sendiri menjelaskan bahwa nominasi ini bukan hasil voting, melainkan keputusan dari para juri independen yang menilai dampak global dan skala perbuatan korupsi.
Meski demikian, mereka mencatat William Ruto sebagai tokoh yang paling banyak menerima nominasi dari publik, dengan lebih dari 40 ribu suara.
Organisasi ini sebelumnya terkenal karena keterlibatannya dalam investigasi besar seperti kebocoran data Panama Papers dan spyware Pegasus.
Hingga kini, laporan OCCRP telah menyebabkan lebih dari 700 pejabat dunia mundur dari jabatan, 620 dakwaan, dan berbagai aksi korporasi.
Narasi di Indonesia yang menyebut bahwa nama Jokowi masuk nominasi karena dorongan di media sosial juga dibantah OCCRP.
“Keputusan akhir selalu ada di tangan juri, bukan berdasarkan popularitas atau voting publik,” tegas OCCRP melalui platform resminya.
Meski menuai pro dan kontra, laporan OCCRP ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, baik di Indonesia maupun secara global.
