LiteX.co.id, Luwu Utara – Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada awal tahun ini mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif daerah. Pasalnya, tingkat serapan anggaran dari pemerintah daerah sepanjang Triwulan I tahun 2026 dinilai sangat minim. Kondisi lambatnya pencairan dana ini memicu kekhawatiran serius karena merefleksikan adanya ketidakmaksimalan dalam proses perencanaan hingga eksekusi program, yang berisiko mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat luas.
Kritik keras tersebut dilontarkan secara langsung dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara dengan seluruh unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku mitra kerjanya. Rapat evaluasi kinerja tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Gabungan Fraksi DPRD Luwu Utara pada hari Selasa (05/05/2026), dan dipimpin secara langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara, Hj. Megawati Jamal.
Dalam keterangannya usai memimpin jalannya forum rapat tersebut, Megawati menegaskan bahwa pihaknya tengah menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan secara ketat. Menurutnya, kegagalan dalam mencapai target realisasi anggaran di kuartal pertama ini menjadi indikator kuat adanya masalah manajerial di tubuh birokrasi pemerintahan daerah.
“Realisasi anggaran yang tidak mencapai target pada triwulan I menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan dan eksekusi. Oleh karena itu, kami meminta adanya langkah konkret dan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan,” ucap Megawati menuntut adanya perubahan strategi dari pihak eksekutif.
Lebih jauh, legislator tersebut membeberkan rentetan efek domino jika belanja pemerintah lambat direalisasikan. Kelambanan eksekusi ini tidak hanya sekadar menunda berbagai program pembangunan, tetapi juga berpotensi memukul perputaran roda perekonomian warga setempat yang masih bertumpu pada stimulus anggaran daerah.
“Pelayanan kepada masyarakat berkurang, peredaran uang di masyarakat ikut melambat, dan tentu ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tegasnya merinci dampak destruktif dari minimnya serapan anggaran tersebut.
Sebagai penutup, Megawati menyampaikan instruksi dan harapannya agar seluruh instansi pemerintahan segera memacu kinerja mereka secara maksimal. Ia menuntut adanya langkah taktis agar grafik realisasi anggaran pada triwulan-triwulan berikutnya bisa melonjak dan berjalan sesuai koridor target.
“Harapan kami di Komisi I, adanya percepatan yang terukur sehingga pada triwulan berikutnya realisasi anggaran dapat meningkat secara signifikan,” pungkas Hj. Megawati Jamal.
Sementara itu, hingga informasi ini dipublikasikan, belum ada pernyataan atau klarifikasi resmi dari jajaran pucuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terkait sorotan tajam dari lembaga legislatif tersebut. Kendati demikian, sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa pihak pemda kini tengah disibukkan dengan proses evaluasi menyeluruh guna memastikan target serapan dana pada Triwulan II 2026 dapat tercapai dengan baik.
