LiteX.co.id, PALOPO – Pasca peresmian kantor DPDR baru, Pemkot Palopo terus mengangkut mobiler yang ada di Kantor DPRD Palopo yang lama, Senin 3 Juli 2023 tepatnya pukul 20: 45 wita.
Terlihat dari aktivitas di depan gedung DPRD lama ada satu unit mobil dinas milik Dinas Sosial Palopo dan sejumlah staff DPRD sementara mengangkat mobiler ke atas mobil.
Diketahui dari lima fraksi, empat diantaranya menolak pembangunan gedung DPRD Palopo yang baru. Dua fraksi yang konsisten dengan penolakannya yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PDIP, sementara Fraksi Golkar dan Partai PPP juga telah mengatakan menolak namun demikian masih ada yang ikut peresmian.
Ketua DPD Golkar Palopo Dr. Ir. Rahmat Masri Bandaso, saat di konfirmasi via WhatsApp terkait sikap partai terhadap pandangan fraksi yang menolak pembangunan gedung DPRD baru.
Pantauan wartawan media ini, terlihat salah satu kader Partai Golkar hadir pada saat peresmian kantor DPRD baru yakni Ketua DPRD Palopo Dr. Nurhaeni, meski fraksi Golkar telah menginstruksikan tetap konsisten dengan pandangan fraksi tahun 2021, yang menolak pemindahan gedung DPRD Palopo tersebut.
Lanjut, terkait sanksi yang akan diberikan terhadap kader yang tidak mendengar instruksi partai, Ketua DPD Golkar Palopo mengatakan ada mekanisme partai yg mengatur tentang sanksi organisasi.
Sementara Ketua DPC PPP Kota Palopo Drs Haidir Basir, saat diminta keterangannya terkait sikap PPP tentang pemindahan gedung DPRD ke Gedung DPRD baru.
“Sikap PPP sama dengan apa yang menjadi sikap fraksi Golkar, karena anggota DPRD dari PPP telah bergabung dan menjadi bagian dari keanggotaan fraksi Golkar, ” ujarnya.
Ketua DPC PPP juga tegas mengeluarkan Instruksi untuk tidak hadir pada acara peresmian Gedung DPRD baru.
“Iya kami telah menyampaikan supaya tidak hadir diacara peresmian gedung baru berdasarkan instruksi fraksi Golkar yg melarang anggotanya hadir termasuk Anggota dari PPP,” ungkapnya.
Lanjut, Pimpinan Partai PPP akan memanggil kadernya untuk klarifikasi atas kehadirannya dalam peresmian gedung DPRD baru.
Terkait sanksi yang akan diberikan bagi yang tidak mengindahkan Instruksi partai, Haidir Basir mengatakan. “Nanti kita liat seperti apa sanksinya karena mesti klarifikasi dulu dek dari yg bersangkutan” tutup Ketua DPC PPP. (awp)
