Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Rusdi Hartono menyatakan sikap tegas terhadap netralitas anggota Polri dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo yang dijadwalkan pada 24 Mei mendatang. Ia menegaskan, setiap anggota Polri yang terbukti tidak netral akan dikenai sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Pernyataan ini disampaikan langsung saat Kapolda memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Damai yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, Rabu (07/05).
“Saya tegaskan, kalau ada anggota Polri di Palopo yang tidak netral dalam PSU Pilwalkot ini, saya akan langsung PTDH-kan. Tidak ada toleransi,” ujar Kapolda di hadapan peserta deklarasi.
Pernyataan serupa kembali ia tegaskan saat ditemui awak media usai acara. “Saya tidak pernah main-main dengan pernyataan saya. Netralitas adalah harga mati, ” tegasnya.
Selain menekankan netralitas aparat, Kapolda juga mengingatkan para peserta Pilwalkot dan tim sukses agar tidak melakukan aksi provokatif yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Ia memastikan, setiap pelanggaran hukum akan ditindak tegas sesuai kewenangan kepolisian.
“Kalau ada yang memprovokasi atau melakukan tindakan yang bisa memicu konflik, kami akan ambil langkah tegas. Bahkan bila perlu, kami proses hukum hingga masuk ke balik jeruji besi. Jangan sampai itu terjadi,” ujarnya.
Dalam upaya menjaga keamanan selama proses PSU, Irjen Rusdi Hartono mengungkapkan bahwa sebanyak 530 personel dari Polda Sulsel akan diterjunkan ke Palopo, termasuk pasukan Brimob. Personel tambahan ini mulai digerakkan tiga hari sebelum hari pemungutan suara.
“Mulai H-3, kami akan turunkan 530 personel gabungan untuk membackup Polres Palopo dalam pengamanan PSU. Kami ingin masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menyalurkan hak pilihnya,” jelasnya.
Menurutnya hukum tertinggi di negara ini adalah keselamatan dan keamanan masyarakat.
Kapolda juga menyampaikan bahwa situasi keamanan di Palopo saat ini masih tergolong kondusif. Ia berharap suasana damai tersebut dapat terus terjaga hingga seluruh tahapan PSU selesai.
Acara Deklarasi Damai ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pasangan calon, penyelenggara pemilu, serta tokoh masyarakat. Kegiatan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menciptakan pilkada yang damai, jujur, dan adil di Kota Palopo. (kartini echa)