LiteX.co.id, Palopo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2025. Penetapan ini dilakukan melalui sidang paripurna pada Jumat (15/08/2025) untuk selanjutnya dibahas lebih detail di tingkat komisi.
Rapat paripurna ke-34 tersebut dipimpin Ketua DPRD Palopo Darwis, didampingi Wakil Ketua I Harisal A. Latief serta Wakil Ketua II Alfri Jamil, dan turut dihadiri Wali Kota Palopo Naili Trisal bersama jajaran Pemkot. Agenda sidang meliputi penyerahan Ranperda APBD-P, pandangan umum fraksi, serta jawaban Wali Kota atas catatan yang disampaikan.
Fraksi Demokrat melalui jurubicaranya, Rustan Taruk, memberikan lima poin utama. Salah satunya terkait penurunan pendapatan daerah sebesar Rp37 miliar yang terungkap saat pembahasan KUA/PPAS. Demokrat meminta Pemkot lebih cermat dalam mengendalikan belanja di triwulan III dan IV agar tidak menimbulkan utang di akhir tahun. Mereka juga menekankan agar pembayaran utang belanja dilakukan selektif sesuai asas manfaat dan kontrak. Selain itu, fraksi ini mendesak penertiban izin usaha bagi sektor restoran, hotel, rumah sakit, perguruan tinggi, hingga perusahaan swasta, serta merekomendasikan evaluasi seluruh aset milik Pemkot.
Fraksi Golkar lewat juru bicaranya, Sadam, menyoroti penyelesaian insentif bagi LKK, RT/RW, dan LPMK melalui mekanisme reward sesuai Perwali No. 57 Tahun 2024. Golkar juga mendukung rekomendasi Banggar terkait pemanfaatan aset daerah serta mendorong 13 OPD teknis agar lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi PDI-Perjuangan, melalui Andi Muh. Tazar, menekankan perlunya inovasi dalam menggali PAD, sekaligus mendorong langkah nyata menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan laju inflasi. Hal serupa juga disampaikan Fraksi Nasdem lewat Chairil Natsir yang meminta optimalisasi pengelolaan pendapatan dan belanja, digitalisasi aset daerah, serta evaluasi kerja sama pengelolaan parkir di RSUD Sawerigading. Nasdem juga mempertanyakan mekanisme pemberian reward untuk LKK dalam APBD-P.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Taming M. Somba, menekankan agar pembahasan APBD-P diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak masyarakat. Mereka mendorong peningkatan PAD yang belum tergarap, sekaligus memaksimalkan belanja pada bidang SDM, teknologi, infrastruktur, dan lingkungan. Gerindra juga menyoroti layanan air bersih dari Perumda Tirta Mangkaluku agar ditingkatkan melalui perawatan jaringan pipa secara berkala.
“Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan menerima Ranperda APBD-P 2025 untuk dibawa ke tahap pembahasan selanjutnya sesuai aturan yang berlaku,” tegas Taming.
