LiteX.co.id, Lutra – Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, menggelar exit meeting dengan tim audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Bupati, Minggu (16/3).
Pertemuan ini menandai berakhirnya proses audit yang telah berlangsung selama kurang lebih 20 hari di Kabupaten Luwu Utara.
Dalam pertemuan tersebut, tim audit BPK RI menyampaikan beberapa temuan terkait kondisi keuangan daerah, termasuk posisi utang-piutang per 31 Desember 2024.
“Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan exit meeting dengan BPK RI. Saya secara khusus meminta laporan mengenai posisi utang-piutang Luwu Utara.
Ini penting agar kita memahami beban APBD dan dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi-misi pembangunan dalam lima tahun ke depan,” ujar Andi Rahim.
Berdasarkan hasil audit, total utang Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2024 tercatat mencapai Rp263 miliar, termasuk utang dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang harus diselesaikan hingga 2027.
“Tentu saja, dalam tiga bulan pertama tahun 2025 ini, utang kita sudah berkurang. Nanti akan kita hitung kembali berapa yang telah terbayarkan sejak Januari,” tambahnya.
Bupati mengakui bahwa besarnya jumlah utang membuat ruang fiskal daerah menjadi lebih sempit dan mempengaruhi fleksibilitas dalam merancang kebijakan strategis.
Namun, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah efisiensi anggaran untuk memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai target.
“Dalam waktu dekat, kami akan memfinalisasi langkah-langkah efisiensi anggaran. Saya juga telah menegaskan kepada perangkat daerah bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak boleh lagi tertunggak. Kami berkomitmen agar di tahun 2025 tidak ada lagi keterlambatan pembayaran TPP,” tegasnya.
Terkait TPP tahun 2024 yang masih belum terbayarkan, Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah masih menunggu fatwa dari BPK RI mengenai status pembayaran tersebut, apakah akan dianggap sebagai utang atau tidak.
“BPJS sudah dibayar, TPP bulan ini juga telah dicairkan. Seharusnya sudah tiga bulan yang terbayarkan, namun baru satu bulan yang terealisasi. Kami akan berupaya menyelesaikan pembayaran TPP dalam waktu dekat, termasuk bagi tenaga honorer,” tutupnya.
