Tintanarasi.com, Nasional – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah beberapa insiden keracunan massal menimpa pelajar di berbagai daerah. Kasus terbaru tercatat di Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/04/2025).
Dalam kejadian tersebut, 176 orang mengalami gejala keracunan. Dari jumlah itu, 78 kasus diduga berasal dari konsumsi makanan dalam program MBG, sementara sisanya terkait dengan makanan acara hajatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur pun menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mempercepat penanganan medis.
Peneliti ICW, Egi Primayogha, mengungkapkan bahwa kualitas makanan MBG dinilai jauh dari standar gizi yang seharusnya. Bahkan ditemukan kasus penyajian telur rebus busuk di beberapa sekolah.
“Menu makanan seharusnya mengandung protein, vitamin, dan memiliki variasi, bukan sekadar makanan asal jadi. Banyak siswa yang akhirnya membuang makanan karena rasanya tidak layak konsumsi,” ungkap Egi dalam pernyataan tertulis pada Jumat (25/04/2025).
ICW juga menyoroti ketidakmerataan layanan MBG di berbagai sekolah. Misalnya, penggunaan wadah plastik tipis yang berpotensi berbahaya karena terpapar makanan panas. Hal ini memperlihatkan kurangnya standardisasi dalam pelaksanaan program tersebut.
Di sisi lain, dugaan korupsi dalam pengelolaan dana MBG juga mencuat. Salah satu mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku rugi hampir Rp1 miliar akibat tidak dibayarnya biaya operasional oleh pihak Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran, meski telah memasak lebih dari 65 ribu porsi sepanjang Februari–Maret 2025.
Situasi serupa terjadi di Sumenep, Madura, di mana petugas dapur MBG memutuskan berhenti bekerja karena beban kerja berat dan honor yang tidak sepadan. ICW juga mencatat adanya dugaan monopoli pembelian alat dapur oleh pihak tertentu.
“Semua persoalan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan buruknya manajemen MBG. Jika dibiarkan, kasus serupa bisa meluas ke berbagai daerah,” tegas Egi.
Menurut ICW, skema penyaluran dana MBG juga menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.05/2021. Seharusnya bantuan diberikan langsung kepada penerima manfaat, bukan disalurkan ke pihak ketiga seperti mitra dapur.
“Model penyaluran ini membuka peluang korupsi, seperti yang pernah terjadi pada kasus bantuan sosial COVID-19,” tambah Egi.
Sejak program MBG mulai digulirkan pada Januari 2025, tercatat sedikitnya enam insiden keracunan makanan di sejumlah sekolah:
- Cianjur, Jawa Barat: 78 siswa MAN I dan SMP PGRI keracunan usai konsumsi makanan MBG.
- Batang, Jawa Tengah: 60 siswa SDN Proyonanggan 5 mual-mual dan sakit perut setelah menyantap menu MBG pada Jumat (18/04/2025).
- Bombana, Sulawesi Tenggara: Belasan siswa SDN 33 Kasipute alami muntah setelah makan ayam tepung diduga basi.
- Pandeglang, Banten: 40 siswa SDN 2 Alaswangi keracunan usai konsumsi MBG pada Kamis (16/01/2025).
- Waingapu, Sumba Timur: 29 siswa SD Katolik Andaluri keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG yang basi.
- Sukoharjo, Jawa Tengah: 40 siswa SDN 3 Dukuh keracunan karena ayam MBG yang kurang matang pada Kamis (16/01/2025).
