LiteX.co.id, LUTRA – Kepala Desa Banyurib Rahman membuat Kabid PUPR yang membidangi alat berat merasa dianggap remeh lantaran kades tersebut hingga saat ini enggan membayar jam kerja alat jenis ekskavator yang digunakan di desanya untuk pembuatan jalan tani.
Sry Rahayu, selaku Kepala Bidang Alat Berat, saat dikonfirmasi awak media via telepon, mengungkapkan, “Begini ceritanya. Tahun lalu, di bulan November 2023, salah satu kepala dusun Desa Banyuurip datang minta alat eskavator ke kadis dengan alasan mau membersihkan irigasi. Sehingga, kami dari Dinas PUPR menyetujui, selama itu untuk kepentingan masyarakat banyak,” ucapnya.
“Namun, beberapa hari berjalan, saya baru tahu dari penyampaian pegawai alat, Hendra, kalau kepala dusun mengarahkan mereka ke proyek dana desa miliknya di Dusun Mariri untuk kerja jalan tani sepanjang 700 meter. Sementara itu, kades tidak melakukan koordinasi ulang ke kami kalau ada pekerjaan tambahan, agar kami buatkan kontrak kerja. Karena, alat pemda itu bisa juga disewakan dan dana sewanya kami masukkan kas daerah,” lanjutnya.
“Di mana pekerjaan itu ternyata menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah). Setelah saya konfirmasi ke kepala desa untuk biaya alat, malah dia berkata ini HOK dan dia juga janji mau datang. Namun, hingga saat ini dirinya tak kunjung datang,” keluhnya.
Hendra, pengawas lapangan, juga berkata, “Saya juga baru tahu itu pas saya ditelpon operator saya, kalau alat tersebut dipergunakan untuk proyek dana desa. Di mana, jam kerja yang dihabiskan 40 jam, namun hingga saat ini untuk pembayaran belum juga diberikan oleh Kades Banyurib,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi, Kades Banyurib malah berkata lain, “Tidak begitu, alat tersebut tidak kerja, cuma dia benahi sedikit karena untuk pelintasan jalan alat tersebut. Namanya juga mau lewat, ya harus dia benahi,” papar Kades Banyurib.
Setelah kades memberikan keterangan melalui via telepon nomor WhatsApp, awak media kami pun diblokirnya.
Lanjut, pendamping desa Kecamatan Bone-Bone juga berkata, “Saya sudah sampaikan ke Pak Kades, jika ingin pakai alat untuk dana desa, harus koordinasi dulu dengan pihak Inspektorat. Karena, dana desa ada HOK yang harus dikeluarkan,” pungkasnya.
Namun, Kades Banyurib bilang sudah koordinasi dengan Inspektorat. “Kalau pun ada masalah nantinya, saya tidak mau tahu, karena saya sudah sampaikan,” tutupnya.(rusdi baso)
