LiteX.co.id, Luwu – Kekhawatiran masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Luwu, terhadap dampak kemarau yang mulai mengancam lahan persawahan mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi II DPRD Luwu, Wahyu Napeng.
Saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Luwu, Kamis(6/8), via telpon, Wahyu Napeng menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam menghadapi kondisi yang sedang dialami petani. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, bukan sekadar menunggu situasi memburuk.
“Petani hari ini sangat membutuhkan air untuk menyelamatkan tanaman padinya. Pemerintah harus segera memberikan solusi atas keresahan masyarakat. Jangan sampai petani yang telah mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu akhirnya harus menerima kenyataan pahit akibat minimnya perhatian,” tegas Wahyu.
Ketua Perhimpunan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Kabupaten Luwu itu menjelaskan bahwa sebagian besar tanaman padi saat ini berada pada masa suso atau fase masak susu (milky stage), yaitu tahap paling menentukan dalam pembentukan hasil panen.
Pada fase tersebut, bulir padi sedang mengisi cairan menyerupai putih susu. Apabila terjadi kekeringan, pasokan air dan nutrisi akan terhenti sehingga sebagian besar bulir berpotensi menjadi hampa atau kopong. Dampaknya, kualitas beras menurun drastis, daun bendera mengering lebih cepat, hingga tanaman terancam mengalami puso atau gagal panen.
“Kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Kalau air tidak segera tersedia, ancaman gagal panen sangat besar. Ini bukan hanya kerugian bagi petani, tetapi juga akan berdampak pada produksi pangan daerah,” ujarnya.
Anggota DPRD 3 periode ini juga menyoroti keresahan masyarakat yang mulai mempertanyakan keberadaan pemerintah di tengah situasi yang semakin sulit. Menurutnya, pemerintah daerah melalui instansi terkait seharusnya bergerak cepat memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membantu petani.
“Pertanyaan masyarakat sangat wajar. Di mana pemerintah ketika petani sedang menghadapi kondisi seperti ini? Program apa yang bisa segera dijalankan? Alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dimiliki pemerintah semestinya dioptimalkan untuk membantu kebutuhan petani, termasuk mendukung penyediaan air di daerah yang mengalami kekeringan,” katanya.
Ia menambahkan, penanganan dampak kemarau tidak boleh dilakukan setelah terjadi gagal panen. Justru langkah antisipasi harus menjadi prioritas agar produksi padi tetap terjaga dan kesejahteraan petani tidak semakin terpuruk.
“Jangan menunggu sampai sawah mengering dan petani mengalami kerugian besar baru bergerak. Pemerintah harus hadir lebih awal dengan kebijakan yang cepat, tepat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Wahyu.
Kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah dalam melindungi sektor pertanian. Di tengah ancaman gagal panen, masyarakat berharap pemerintah tidak sekadar hadir dalam bentuk program di atas kertas, tetapi melalui aksi nyata yang mampu menjawab kebutuhan petani di lapangan.
