Pasal Penghinaan Pemerintah Resmi Dihapus, MK: Berpotensi Kriminalisasi Kritik
Mahkamah Konstitusi resmi membatalkan pasal penghinaan pemerintah dan lembaga negara dalam KUHP baru karena dinilai mengancam kebebasan berpendapat masyarakat.
Showing posts tagged with: kebebasan berpendapat
Jelang Demo 27 Agustus, Transaksi Rekening Koordinator AMPB Ditunda Lima Hari
Rekening koordinator aksi AMPB dibatasi oleh Bank Mandiri atas permintaan Polda Metro Jaya. Polisi menyebutnya penundaan transaksi untuk kepentingan penyelidikan.
Dugaan Pembungkaman Miftahul Rizqi, Dirga Saputra: Ini Kemunduran Nyata Demokrasi Kita
LiteX.co.id, Palopo – Dugaan upaya intimidasi dan pembungkaman yang menimpa Koordinator Pusat Dewan Eksekutif Mahasiswa...
Mahasiswa Hukum Universitas Terbuka Minta MK Hapus Pasal ‘Baper’ di KUHP Baru
LiteX.co.id, Nasional – Sekelompok mahasiswa dari Program Studi Hukum Universitas Terbuka (UT) melayangkan gugatan uji...
Komisi III DPR RI Sayangkan Langkah Hukum Terhadap Pandji, Sebut Kritik Hal Lumrah
LiteX.co.id, Ragam – Langkah sekelompok pemuda yang melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke pihak kepolisian menuai...
Prabowo: Demonstran Tidak Boleh Dikriminalisasi Selama Aksi Damai
LiteX.co.id, Nasional – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara,...