LiteX.co.id, Luwu Utara – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bersama DPRD menyetujui Laporan Badan Anggaran sebagai bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Luwu Utara pada Selasa (30/06/2026).
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh unsur pemerintah daerah dan legislatif.
Rapat itu dihadiri Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, Ketua DPRD Luwu Utara Husain, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
Penandatanganan dilakukan setelah Badan Anggaran dan pemerintah daerah menyelesaikan pembahasan terhadap sejumlah materi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai program yang telah dibahas bersama DPRD, terutama kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Luwu Utara Husain mengatakan pembahasan dilakukan secara terbuka dengan mengutamakan kepentingan daerah dan masyarakat.
“Kesepakatan ini merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Harapan kami, seluruh program yang telah disepakati dapat segera direalisasikan secara tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Luwu Utara,” ujar Husain seperti dikutip dari Satudata.co.id.
Menurutnya, persetujuan laporan Banggar bukan sekadar penyelesaian tahapan administratif.
Hasil pembahasan tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang dapat dirasakan masyarakat.
DPRD juga memiliki peran mengawasi pelaksanaan kegiatan agar anggaran digunakan sesuai perencanaan, ketentuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan program diharapkan tidak hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan, manfaat kegiatan, serta ketepatan waktu penyelesaian.
Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah terlibat dalam pembahasan.
Pemerintah daerah menilai kesepakatan tersebut sebagai langkah penting untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangkaian pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 sebelumnya, Pemkab Luwu Utara juga menegaskan bahwa masukan, kritik, dan saran DPRD dibutuhkan untuk menyempurnakan kebijakan anggaran daerah.
“Kami menyadari bahwa sumbangan pemikiran sangat besar artinya dalam rangka penyempurnaan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, sehingga produk hukum yang akan dilahirkan sesuai kebutuhan, dapat diterima semua pihak, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan,” demikian pendapat akhir pemerintah daerah yang dibacakan Wakil Bupati Luwu Utara Jumail Mappile seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
Pemerintah daerah sebelumnya juga melaporkan realisasi pendapatan asli daerah mencapai 104,9 persen dari target.
Capaian tersebut dinilai tidak terlepas dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
Kesepakatan laporan Banggar mencerminkan adanya titik temu antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah pelaksanaan anggaran.
Sinergi antara kedua lembaga dibutuhkan karena pemerintah daerah bertugas menjalankan program, sementara DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan.
Akun resmi Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara juga memublikasikan kesepakatan tersebut sebagai bagian dari sinergi percepatan pembangunan daerah.
Setelah laporan disepakati, perangkat daerah diharapkan segera menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan hasil pembahasan dan keputusan bersama.
Pemkab dan DPRD Luwu Utara berharap program pembangunan dapat berjalan lebih optimal, transparan, tepat waktu, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
